□ [26 Pemilihan Lokal] Isu Hangat

Dengan populasi imigran yang melampaui 5% dari total populasi, transisi menuju masyarakat multikultural menjadi kenyataan. Pergeseran ini bukanlah isu politik; ini adalah kondisi mendasar bagi perancangan kebijakan pemerintah daerah di berbagai bidang seperti pendidikan, kesejahteraan, lapangan kerja, dan administrasi. Pemilihan lokal adalah proses untuk menentukan bagaimana menjelaskan dan menerapkan kebijakan untuk kehidupan sehari-hari, berdasarkan pergeseran demografis ini. 

 

Oleh karena itu, peningkatan populasi imigran bukanlah masalah pro dan kontra, melainkan tuntutan administratif yang harus ditanggapi oleh pemerintah daerah berdasarkan fakta.

□ Warga Berlatar Belakang Imigran/Keluarga Multikultural × 5 Berita Pemilu Lokal Teratas

① Memperluas Dukungan Terpadu untuk Anak dan Remaja dengan Latar Belakang Migran.
Pemerintah mengumumkan akan memperluas proyek percontohan untuk layanan terpadu yang menghubungkan jalur bahasa, pembelajaran, dan karier bagi anak dan remaja dengan latar belakang migran. Kebijakan ini hadir pada saat peran pemerintah daerah dalam pendidikan, pengasuhan, dan administrasi kesejahteraan menjadi semakin penting, dan secara langsung terkait dengan stabilitas keluarga multikultural.
Sumber: Asia Economy / Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga
URL: https://www.asiae.co.kr/article/2026012710375625494

 

② Statistik yang dirilis: Populasi imigran melampaui 5,2%
Statistik resmi mengkonfirmasi bahwa populasi imigran telah melampaui 5% dari total populasi, menjadi pilar utama komposisi masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut telah menjadi premis mendasar yang perlu dipertimbangkan ketika merancang kebijakan pendidikan, administrasi, dan kesejahteraan dalam pemilihan lokal.
Sumber: Laporan pers / Statistik Badan Data Nasional yang dikutip
URL: https://v.daum.net/v/F2LRtZNdlu

 

③ Meningkatnya Penyebutan Kebijakan Anak Multikultural Selama Pemilu Lokal
Di beberapa wilayah, laporan menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung anak-anak multikultural disebutkan bersamaan dengan pendaftaran calon pemilu lokal. Hal ini menunjukkan bahwa isu pendidikan dan kehidupan keluarga multikultural sedang dipertimbangkan sebagai agenda kebijakan lokal.
Sumber: Laporan media lokal.
URL: https://www.xn--3e0bx5e0sbx9qba378ifzhyiursi7oc.com/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=4757

 

④ Penerimaan Imigran Regional dan Kesenjangan Kebijakan:
Studi kasus dari beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Yeongam, melaporkan bahwa tingkat penerimaan imigran dan respons kebijakan bervariasi di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kebijakan multikultural dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan pemerintah daerah, anggaran, dan kemampuan administrasi.
Sumber: Korea JoongAng Daily
URL: https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2026-01-19/national/socialAffairs/Acceptance-versus-resentment-Two-immigrant-areas-in-Korea-tell-contrasting-tales/2501105

 

⑤ Perluasan program percontohan regional yang disesuaikan untuk keluarga dengan latar belakang migran.
Pemerintah mengumumkan akan menjalankan program percontohan dukungan khusus untuk keluarga dengan latar belakang migran di beberapa pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengambil peran dalam merancang dan menerapkan kebijakan multikultural yang disesuaikan dengan keadaan lokal mereka.
Sumber: Asia Economy
URL: https://www.asiae.co.kr/article/2026012710375625494

1. Kebutuhan Komunikasi Informasi Pemilu bagi Warga Imigran

Menutup kesenjangan akses informasi pemilu

 

Menjelang pemilihan lokal 2026, sebagian besar informasi terkait pemilihan disebarkan dalam bahasa Korea, dengan fokus pada berita dan isu-isu politik. Akibatnya, pemilih berlatar belakang imigran dan keluarga multikultural menghadapi kesulitan dalam memahami sepenuhnya sistem pemilihan dan lingkungan kebijakan karena kendala bahasa dan akses informasi yang terbatas . Ini bukan masalah khusus untuk kelompok tertentu, melainkan  masalah struktural di mana hak pemilih untuk mengetahui dibatasi oleh bahasa dan lingkungan informasi .
Karena pemilihan lokal menentukan kebijakan lokal tentang pendidikan, kesejahteraan, perumahan, dan keamanan,  sistem komunikasi publik yang memastikan akses pemilih berlatar belakang imigran terhadap informasi pemilihan berbasis fakta sangat penting.

2. Pemilihan lokal dan hak suara warga dengan latar belakang imigran

Status hukum hak suara

Dalam pemilihan lokal di Korea Selatan, warga asing yang memenuhi persyaratan tertentu diberikan hak suara . Ini adalah ciri khas otonomi lokal, sebuah sistem yang dirancang untuk memprioritaskan keanggotaan dalam komunitas lokal
daripada kewarganegaraan. Komisi Pemilihan Nasional secara resmi memberikan panduan tentang persyaratan dan cakupan hak suara warga asing dalam pemilihan lokal, dan sistem ini beroperasi di bawah hukum .

Bagi para migran, hak pilih bukan hanya sekadar sarana partisipasi, tetapi  juga berfungsi sebagai titik awal untuk memahami dan menerima penjelasan tentang bagaimana kebijakan administrasi lokal dan gaya hidup diputuskan .

3-1. Bidang Kebijakan Utama - Pendidikan dan Adaptasi Sekolah

※ Bidang kebijakan yang tercantum di bawah ini adalah bidang kebijakan inti pemilihan lokal yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan keluarga multikultural. Bidang-bidang ini tidak dimaksudkan sebagai kriteria untuk mengevaluasi janji-janji kandidat tertentu, melainkan sebagai informasi referensi untuk memahami bidang-bidang administrasi kehidupan sehari-hari yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dijelaskan.

 

Pemahaman dari perspektif calon kandidat

다문화가족 자녀 문제는 “교육 격차” 이전에 학교 적응과 언어 지원의 문제로 제기된다. 최근 교육부·교육청 자료와 언론 보도에서는 다문화 학생 수 증가와 함께

  • 한국어 미숙으로 인한 수업 이해도 저하
  • 보호자와 학교 간 소통 부족
  • 지역별 지원 격차
    가 반복적으로 언급되고 있다.

지방자치단체는 교육청과의 협력 주체로서, 돌봄·방과후·기초학습 지원을 보완하는 역할을 맡는다.

공약 설계 시 핵심 포인트

  • “성적 향상”이 아닌 학교 적응 지원 중심
  • 교육청 소관 vs 지자체 소관 구분 명확화
  • 지역 내 다문화 학생 규모에 따른 맞춤형 지원 설명

근거

3-2. 돌봄·가족 지원

맞벌이·한부모 다문화가족 증가로 인해 돌봄 공백이 중요한 생활 이슈로 부각되고 있다. 아이돌봄서비스, 가족센터 연계 사업은 지자체가 직접 책임지는 정책 영역이다.

최근 보도에서는

  • 돌봄 서비스 접근성
  • 이용 절차의 복잡성
  • 언어 지원 부족이 문제로 지적된다.

공약 설계 시 핵심 포인트

  • “신규 제도”보다 기존 제도의 접근성 개선
  • 가족센터·아이돌봄 서비스 연계 구조 설명
  • 긴급 돌봄·야간 돌봄 등 현실적 상황 반영

근거

3-3. 취업·직업훈련 (결혼이민자 중심)

다문화가족 정책에서 취업 문제는 복지가 아닌 자립 정책으로 다뤄지고 있다.
특히 결혼이민자의 경우

  • 경력 단절
  • 자격·학력 인정 문제
  • 지역 일자리 정보 접근성이 반복적으로 제기된다.

지방정부는 직업훈련, 공공일자리, 사회적기업 연계 등 현장 연결 역할을 수행한다.

공약 설계 시 핵심 포인트

  • “일자리 수”보다 연계 구조(훈련→취업) 설명
  • 여성·돌봄 병행 가능 직종 고려
  • 지역 산업과의 연결 가능성 제시

근거

3-4. 의료·보건 접근

의료 접근 문제는 비용보다 의사소통과 정보 부족이 핵심이다. 일부 지자체에서는 의료 통역, 보건소 연계 사업을 운영하고 있으며, 이는 지방정부의 보건 행정 역량과 직결된다.

공약 설계 시 핵심 포인트

  • 병원 “확충”이 아니라 의료 이용 접근성 개선
  • 보건소·통역·출산·영유아 서비스 연결 설명
  • 임신·출산·예방접종 등 생활 밀착 영역 강조

근거

3-5. 행정 서비스·통번역

행정 서비스 접근성은 다문화가족에게 정책 체감도를 좌우하는 핵심 요소다.
최근 보도에서는

  • 민원 절차 이해 어려움
  • 계약·복지 신청 시 통역 부족
    이 반복적으로 언급된다.

이는 지방정부의 행정 소통 역량 문제로 인식되고 있다.

공약 설계 시 핵심 포인트

  • “다국어 홍보”가 아닌 민원·생활 행정 통번역
  • 온라인·오프라인 병행 구조 설명
  • 특정 언어가 아닌 다언어 체계 강조

근거

3-6. 지역별 다문화 정책 격차

다문화 정책은 중앙정부 가이드라인은 있으나, 실제 수준은 지자체 재량에 크게 좌우된다.
일부 지자체는 적극적인 예산·조례를 통해 정책을 확장하고 있으며,
다른 지역과의 체감 격차가 언론을 통해 확인된다.

공약 설계 시 핵심 포인트

  • 타 지역 “비교·비판”이 아닌 지역 현실 설명
  • 현재 수준 → 개선 방향의 단계적 제시
  • 조례·예산·조직 중 어디를 바꾸는지 명확화

근거

3-7. 규모·분포에 따른 정책 필요성

행정안전부 통계에 따르면 외국인 주민과 다문화가족은 특정 지역에 집중되어 있다. 이는 다문화 정책이 일부 지역에서는 선택이 아닌 필수 행정 영역임을 의미한다.

공약 설계 시 핵심 포인트

  • “미래 대비”가 아닌 현재 행정 수요 설명
  • Menjelaskan perlunya kebijakan menggunakan angka statistik.
  • Kesadaran akan tanggung jawab administratif dalam menanggapi perubahan komposisi penduduk.

alasan

4. Makna Hak Pilih bagi Warga Imigran

Hak memilih

Bagi warga yang berlatar belakang migran, hak untuk memilih dalam pemilihan lokal lebih seperti hak untuk memahami dan menerima penjelasan tentang kebijakan administratif dan kehidupan sebelum membuat pilihan politik .
Hak untuk memilih adalah

  • Hak untuk mengetahui bagaimana kebijakan lokal diputuskan
  • Landasan kelembagaan untuk mengakui warga negara sebagai pemegang hak dan bukan sekadar penerima layanan administratif.

  • Ini adalah cara untuk memperjelas kedudukan hukum dan kelembagaan seseorang sebagai anggota masyarakat .
5. Kesimpulan. Prinsip-prinsip Komunikasi Publik yang Harus Diperhatikan oleh Para Kandidat

Prinsip-prinsip Komunikasi Informasi Publik

Komunikasi dengan warga yang berlatar belakang imigran selama pemilihan umum harus didekati dalam ranah penyediaan informasi publik, bukan kampanye pemilihan .

  1. Fokuslah pada penjelasan sistem dan kebijakan, bukan pada permohonan dukungan.
    • Ini bukan pesan tentang siapa yang harus dipilih, melainkan
      penjelasan tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
  2. Isu-isu kontroversial hanya disampaikan sebagai fakta.
    • Isu-isu seperti hak suara warga asing dijelaskan secara jelas dalam lingkup hukum dan sistem yang berlaku.
    • Tidak termasuk evaluasi, pro dan kontra, serta interpretasi politik.
  3. Penggunaan bahasa yang berpusat pada kebijakan kehidupan

    • Fokuslah pada penjelasan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu kehidupan nyata seperti pendidikan, perawatan, layanan kesehatan, dan akses ke administrasi.
  4. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip multibahasa dan bahasa yang sederhana.
    • 1 kalimat 1 arti
    • Minimalkan jargon politik
    • Gunakan bahasa publik yang dapat dipahami oleh semua orang.

Pendekatan ini bukanlah hak istimewa khusus bagi kelompok tertentu, melainkan  sesuai dengan prinsip-prinsip dasar komunikasi publik untuk menjaga pemilihan lokal sebagai proses demokratis yang dapat dipahami oleh semua anggota masyarakat setempat .
 

 

Pemilu Lokal 2026 | Tata Kelola Berbasis Data untuk Seratus Tahun
https://poll.ai.kr/